Hukum Mengangkat Pejabat yang Ditengarai Tersangkut Hukum

Deskripsi Masalah :

Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai penggantinya Presiden mengusulkan satu nama yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan ke komisi III DPR RI. Hasil fit and propertest komisi III DPR RI meluluskan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sementara itu lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Komjen Polisi BG menjadi tersangka kasus rekening gendut di lingkungan perwira tinggi polri.

Pertanyaan :

Bagaimanakah hukum mengangkat pejabat Negara yang ditengarai tersangkut kasus hukum?

Jawaban :

Pengangkatan pejabat negara harus didasarkan pada unsure kapabelitas, Akseptabilitas dan akuntabilitas. Sehingga pengangkatan calon pejabat yang ditengarai melakukan tindak korupsi, sementara masih banyak calon lain yang lebih layak, tentu dapat menimbulkan dampak negatif dan gejolak di masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus mempertimbangkan pandangan masyarakat atas kelayakan calon pejabat yang ditunjuk. Dan tidak di benarkan mengabaikan pertimbangan sebagaimana di atas.

Keputusan Komisi C (Qonuniyah) Bahtsul Masa`il PWNU Jawa Timur, di PP. Manba`ul Ma’arif Denanyar Jombang, 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4 – 5 April 2015 M

One Comment on “Hukum Mengangkat Pejabat yang Ditengarai Tersangkut Hukum”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *